Momentum jelang penutupan tahun merupakan jendela waktu krusial bagi Wajib Pajak Badan. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk optimalisasi dan koreksi pajak, sebelum ruang gerak menjadi terbatas pasca-penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
MSM Consulting akan membantu Anda mencentang hal krusial untuk memitigasi potensi risiko pajak, seperti pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bahkan pemeriksaan.
Centang 7 Hal Krusial Ini Jelang Tutup Pajak
MSM Consulting mengingatkan Wajib Pajak badan untuk memeriksa tujuh hal krusial agar terhindar dari koreksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):
- Pastikan omzet dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan selaras dengan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama setahun penuh. Dokumentasikan setiap selisih yang ada secara teliti agar tidak menjadi sasaran koreksi DJP.
- Periksa kembali kelayakan pembebanan biaya secara fiskal. Waspadai pos biaya tanpa bukti pendukung, biaya entertainment yang belum dilengkapi daftar nominatif, serta pembebanan beban pribadi pemegang saham agar terhindar dari koreksi pajak.
- Pastikan kelengkapan pemotongan pajak (completeness) telah terpenuhi. Verifikasi kembali seluruh objek PPh Pasal 21, 23, 26, dan Pasal 4 ayat (2) menggunakan tarif yang akurat, serta pastikan tidak ada transaksi pembayaran jasa yang luput dari kewajiban pemotongan PPh Pasal 23.
- Lakukan penyelarasan antara PPh Pasal 22 yang akan dikreditkan dalam SPT dengan ketersediaan Bukti Pungut (Bupot) secara fisik. Jangan pernah mengkreditkan pajak tanpa dokumen yang sah, karena kelengkapan fisik ini menjadi titik krusial saat pemeriksaan.
- Validasi penghapusan piutang tak tertagih dengan memastikan tiga syarat kumulatif terpenuhi seperti pencatatan biaya komersial, pelaporan daftar piutang ke DJP, dan penyerahan penagihan ke instansi berwenang. Persyaratan ini telah diatur dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2009 s.t.d.t.d PMK 57 Tahun 2010 dan PMK 207 Tahun 2015.
- Validasi daftar aset tetap dan sesuaikan metode penyusutannya dengan aturan perpajakan (PMK). Perlu diingat bahwa penyusutan komersial tidak boleh langsung digunakan untuk kepentingan pelaporan pajak guna mencegah risiko koreksi."
- Lakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh transaksi afiliasi. Pastikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) telah terpenuhi sesuai dengan PMK Nomor 172 Tahun 2023. Pastikan ketersediaan dokumentasi transfer pricing dan penyusunan TP-Doc sesuai dengan ketentuan PMK tersebut.
Potensi Tantangan dan Solusi
Menjelang penutupan tahun pajak, Wajib Pajak umumnya menghadapi tantangan berupa data yang tidak selaras dan dokumen yang tidak lengkap. Selisih antara omzet dalam SPT Tahunan PPh Badan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sering muncul akibat perbedaan waktu pengakuan, uang muka, retur, atau penjualan non-PPN. Di sisi biaya, pengeluaran tanpa bukti sah, entertainment tanpa daftar nominatif, serta pencampuran beban pribadi pemegang saham berisiko dikoreksi fiskal.
Tantangan serupa terjadi pada pemotongan PPh Pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat (2), yaitu salah menentukan objek dan tarif atau terlewatnya pembayaran jasa, serta pada kredit PPh Pasal 22 yang nilainya tidak didukung bukti pungut fisik.
Penghapusan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap yang masih mengikuti basis komersial, dan transaksi afiliasi yang belum diuji kewajarannya turut menambah risiko apabila syarat dan dokumentasinya tidak terpenuhi.
Sebagai solusinya, Wajib Pajak disarankan melakukan review internal secara terjadwal sebelum tahun pajak berakhir, mulai dari menyusun rekonsiliasi omzet dan rekonsiliasi fiskal, menerapkan kebijakan bukti pengeluaran serta memisahkan transaksi pribadi dari perusahaan, hingga mencocokkan seluruh pemotongan dan kredit pajak dengan bukti potong atau bukti pungut yang sah.
Wajib Pajak juga perlu memastikan piutang yang dihapus telah memenuhi tiga syarat kumulatif, menyiapkan jadwal penyusutan komersial dan fiskal secara terpisah, serta memetakan transaksi afiliasi lalu menyusun dokumen transfer pricing (TP-Doc) sesuai PMK Nomor 172 Tahun 2023. Langkah-langkah ini sebaiknya diselesaikan sebelum SPT Tahunan disampaikan, karena setelah itu ruang koreksi menyempit dan perbaikan harus melalui pembetulan SPT yang berpotensi menimbulkan sanksi. Karena regulasi dan sistem administrasi terus berkembang, konsultasikan penerapannya dengan konsultan pajak.
Namun tak perlu menghadapi tantangan pajak sendirian, MSM Consulting siap mendampingi Anda mengelola risiko dan menutup tahun pajak dengan tenang. Dengan pendampingan MSM Consulting, setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan dimitigasi sebelum menjadi temuan pemeriksaan.